Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Syarat dan Mekanisme Pengajuan NUPTK

Syarat dan Mekanisme Pengajuan NUPTK

Pengertian NUPTK


Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.

NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.

GTK dapat memiliki NUPTK dengan cara memastikan data yang bersangkutan telah di-input dengan lengkap, benar dan valid dalam aplikasi Dapodikdasmen atau dapodikpauddikmas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi (verval) GTK oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan – Kemendikbud, bagi GTK yang memang belum memiliki NUPTK akan diusulkan ke sekolah induk GTK secara sistem untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang sesuai persyaratan untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat melalui sistem Aplikasi Verval GTK untuk di verifikasi, setelah lolos verifikasi oleh Disdik selanjutnya secara sistem akan diverifikasi oleh Ditjen GTK dan bila selanjutnya dinyatakan lulus verifikasi maka PDSPK akan menerbitkan NUPTK bagi GTK tersebut.

Syarat dan Mekanisme Pengajuan NUPTK

  1. Upload dokumen melalui vervalptk sekolah
  2. Bagi guru honorer di sekolah negeri wajib memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota.
  3. Bagi guru non PNS di sekolah swasta wajib memiliki SK dari Ketua Yayasan.
  4. Menyerahkan dokumen yang telah di upload melalui vervalptk sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
  5. Minimal masa kerja 2 (dua) tahun.
  6. Kepala Sekolah datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi (guru SMA) dan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota (guru SMP) untuk urusan approval NUPTK.
  7. Dokumen yang diserahkan ke Dinas Pendidikan wajib di jilid, bukan dalam map.
Semoga postingan: Syarat dan Mekanisme Pengajuan NUPTK ini bisa bermanfaat. Mohon keikhlasan hatinya, membagikan postingan ini di media sosial bapak/ibu guru dan adik-adik sekalian. Terima kasih.

Post a Comment for "Syarat dan Mekanisme Pengajuan NUPTK"